hukum jaminan hukum perbankan hukum perdata hukum perijinan hukum perusahaan Uncategorized

Transaksi Elektronik Menggunakan Bitcoin dari Sudut Pandang Hukum Indonesia

"Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya"

Melakukan transaksi dengan Bitcoin akhir-akhir ini marak dibicarakan, mulai dari media nasional hingga SOSMED.

Sekilas tampak yang dijalankan oleh Bitcoin adalah transaksi elektronik biasa.

Namun perlu kita teliti terlebih dahulu transaksi tersebut, dengan cara membandingkan apa yang diatur di Indonesia dan seperti apa kinerja Bitcoin itu sendiri.

Bitcoin adalah mata uang digital yang bisa digunakan dalam bertransaksi secara online.

Bitcoin tidak diregulasi Secara ketat oleh pemerintah di negara manapun.

Baca juga Perlindungan Hukum Debitor dengan Kredit Bermasalah

Sehingga proses transfer dan pembayaran tidak ada pajak, tidak perlu lapor, tidak perlu rekening, dan banyak lagi yang membuat penggunanya kecanduan bertransaksi dengan Bitcoin.


MENAMBANG BITCOIN

Bitcoin dapat diperoleh dengan cara “menambang” atau membelinya dari situs-situs yang menawarkan Bitcoin, dengan kisaran harga mulai dari $ 300 per bitcoin.

Setelah mempelajari maksud dari “menambang” Bitcoin, menurut kami hal itu mustahil untuk dilakukan,

sehingga yang paling logis untuk mendapatkan Bitcoin hanya melalui pembelian.

Karena kemampuan Bitcoin untuk bisa ditukarkan dengan barang-barang berharga seperti alat-alat elektronik,

maka Bitcoin memiliki nilai tersendiri dan menjadi sarana empuk untuk melakukan pencucian uang.

Terlepas dari resiko terjadinya pencucian uang,

kita harus meninjau dahulu seperti apa Transaksi Elektronik yang dikenal oleh Indonesia.

Pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”

Sementara meninjau dari UU ITE maka posisi dari Bitcoin adalah sebagai Agen Elektronis sesuai Pasal 1 ayat (8):

“Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.”

Agen Elektronik sendiri diperjelas kedudukan hukumnya oleh UU ITE karena Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri,

melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

Misal saya melakukan pembelian satu unit Laptop,

saya bisa menghubungi Toko Penjual Laptop untuk mengirim Laptop ke alamat saya dan saya akan segera mentransfer biayanya.

Maka untuk transaksi diatas Saya bisa mengutus seorang Kuasa,

atau saya menggunakan aplikasi seperti Lazada, Tokopedia, dan lain lain untuk melakukan transaksi tersebut.

Maka posisi Bitcoin dapat disamakan sebagai aplikasi penyedia layanan transaksi Online atau “Agen Elektronik”.

Jadi sampai di sini, prinsipnya Bitcoin tidak ada masalah.

Karena Bitcoin adalah model alat pembayaran yang baru,

maka aktivitasnya tentu akan berbenturan dengan kepentingan mata uang resmi yang diterbitkan oleh negara.

Maka kita akan sandingkan urusan ini pada kepentingan Mata Uang Rupiah,

yang pengaturannya ada pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang:

“Rupiah wajib digunakan dalam:
(1) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
(2) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
(3) Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Memperhatikan Ayat (1) pasal 21 diatas,

tentu Bitcoin tidak memimiliki tempat, namun tidak berhenti di sana, karena ada pengecualian di dalam Ayat (2) nya:

“Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
(a) Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
(b) Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
(c) Transaksi perdagangan internasional;
(d) Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
(e) Transaksi pembiayaan internasional.”

Dengan ayat (2) tersebut maka rata-rata pemilik Bitcoin menjadi memiliki posisi yaitu rata-rata yang dilakukan oleh pengguna Bitcoin adalah transaksi perdagangan internasional.

Kita sudah membahas Bitcoin dari sisi hukum Transaksi Elektroni dan Regulasi Tentang Mata Uang.


Lalu bagaimana jika ditinjau dari Sisi Keamanan Transaksi Bisnis?

Bicara bisnis setiap orang pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda, termasuk anda sendiri. Namun bagi PakarSolusi.com seperti ini:

(1) Legitimasi Alat Tukar

Dengan alasan keamanan transaksi alat tukar menukar atau alat transaksi harus berupa komuditas yang bisa menjaga nilai atau diterbitkan secara resmi oleh otoritas negara.

Maka kita akan mengerucut pada komuditas terpercaya seperti Emas dan Mata Uang Rupiah yang diterbitkan resmi oleh negara.


(2) Konsistensi Nilai

Melanjutkan pemahaman bahwa Alat Tukar adalah komuditas yang mampu menjaga nilainya, sebagai contoh pada tahun 1997 nenek saya pergi haji dengan biaya Rp.5.000.000,- yaitu setara dengan 50 gram emas (Rp.100.000,-/ gram).

Kemudian pada tahun 2017 ibu saya pergi haji dengan biaya Rp.35.000.000,- atau setara dengan 58 gram emas (Rp.600.000,- / gram).

Maka seandainya ibu saya menyimpan emas sebanyak 50 gram sejak tahun 1997, maka emas itu setidaknya masih bisa digunakan untuk pergi haji (tinggal cari tambahan Rp.5 juta saja).

Ini yang dimaksud komoditas terbaik sebagai alat transaksi karena handal dalam menjaga nilai. Bagaimana dengan Bitcoin.


(3) Siapa yang mencetak, mengedarkan, dan mengontrol Bitcoin?

Jika pertanyaan ini disampaikan kepada Rupiah pasti anda mudah menjawabnya,

lalu bagaimana jika pertanyaan itu kita rujuk untuk Bitcoin?

Saya rasa anda bisa melakukan “Googling” sekarang juga.


Kesimpulannya:

1. Bitcoin tidak menabrak baik aturan mengenai transaksi elektronik maupun aturan tentang mata uang.

2. Namun Bitcoin dirasa kurang aman untuk melakukan transaksi rutin atau melakukan investasi jangka panjang karena ternyata kurang memiliki Legitimasi alat tukar, konsistensi nilai, dan regulator yang jelas.

3. Bitcoin rentan disalahgunakan untuk melakukan pencucian uang.

Bagaimana menurut anda ? Isi pendapat anda di kolom komentar ya.


Tim PakarSolusi.com menjawab konsultasi dengan menghormati privasi anda.
Kirimkan konsultasi anda dengan mengikuti link pada gambar dibawah ini


tombol konsultasi sekarang

Konsultasi anda akan dijawab melalui email oleh Tim PakarSolusi.com dan jika anda memberikan persetujuan Via Email, materi konsultasi akan diposting pada PakarSolusi. com

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s