hukum keluarga hukum perdata hukum perikatan hukum pidana

Jenis Hukuman untuk Perebut Laki Orang (PELAKOR)

Jadi perbuatan pidana tidak akan pernah terjadi tanpa aduan pihak pasangan yang sah. Sekedar informasi, di dalam Rancangan KUHP yang baru, ancaman Pidana perbuatan zinah seperti ini adalah 5 tahun

Perebut Laki Orang (PELAKOR), menjadi ramai dibicarakan orang akhir-akhir ini.

Hampir seluruh pengguna media sosial membicarakan hal tersebut dengan tanda hashtag #pelakor.

Dari sudut pandang hukum positif hal ini akan berkaitan erat dengan dua jenis pengaturan.

Pertama, adalah terkait perbuatan zinah (tindak pidana perselingkuhan), dan juga syarat poligami di dalam Undang-undang perkawinan.

Baca juga Perlukah Regulasi dalam Sexualitas?

Untuk diketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang larangan untuk melakukan Gendak (Perzinahan atau Perselingkuhan).

Namun tindak semua tindakan selingkuh yang biasa kita lihat sehari-hari menjadi perbuatan yang bekualifikasi perbuatan zinah menurut KUHP.


Mari kita baca ketentuan dalam Pasal 284 KUHP berikut ini:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan :

[Kesatu]

seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUHPerdata berlaku baginya;

seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUHPerdata berlaku baginya.

[Kedua]

seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.

  • Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 KUHPerdata, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai, atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
  • Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75 KUHP.
  • Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
  • Jika bagi suami/istri berlaku Pasal 27 KUH Perdata, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.”

Namun perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan gendak (overspell) yang dimaksud di dalam Pasal 284 KUHP.


Kata “gendak” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “perempuan yang disukai (diajak berzina)” atau “perempuan simpanan“.

Tanda agar seorang perempuan melakukan atau diperlakukan secara “gendak” adalah telah terjadi hubungan seksual secara nyata dan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan.

Maka selanjutnya adalah gendak atau memiliki simpanan tersebut menjadi dilarang oleh Pasal 284 KUHP adalah karena salah satu atau keduanya dari pasangan tersebut telah terikat perkawinan yang sah.

Walaupun Pasal 27 KUHPerdata mengatur bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami,

namun Pasal 284 KUHP bukan mempermasalahkan hal itu, yang dipermasalahkan adalah seorang yang sudah terikat perkawinan yang sah.

Jadi dapat kita tarik kesimpulan sementara bahwa dapat dipidana selama 9 bulan bagi seorang yang melakukan hubungan seksual bukan dengan pasangan nikahnya,

padahal ia dan/ atau selingkuhannya sudah terikat pernikahan yang sah.

Berarti yang melakukan pernikahan sirih tidak bisa dijerat Pasal 284 KUHP donk?

Jawabannya tetap bisa karena dalam Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Nikah sirih (pernikahan yang tidak dicatatkan oleh negara) adalah nikah yang sah menurut aturan agama.

Selanjutnya yang perlu dipahami juga adalah ketentuan delik aduan dalam Pasal 284 KUHP tersebut,

melalui kalimat “tidak dilakukan penuntutan melainkan berdasarkan aduan dari suami/isteri yang tercemar”.

Jadi perbuatan pidana tidak akan pernah terjadi tanpa aduan pihak pasangan yang sah. Sekedar informasi, di dalam Rancangan KUHP yang baru, ancaman Pidana perbuatan zinah seperti ini adalah 5 tahun.

Ketentuan Pidana lain yang mungkin dapat mengancam para PELAKOR, Para Suami yang jadi rebutan,

Baca juga Pisah Harta Setelah Perkawinan Sudah Bisa Dilakukan

atau orang-orang yang turut membantu terjadinya perselingkuhan tersebut adalah ketentuan terkait syarat mutlak melakukan poligami.

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur:

  1. Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
  2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Maka ketika seorang lelaki yang sudah beristri menikah lagi tanpa persetujuan isteri pertama dan izin pengadilan,

maka ia dapat dijerat dengan Pasal 279 KUHP yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

  1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
    a) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
    b) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
  2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

[Kesimpulan Pertama]

PELAKOR bisa dijerat dengan Pasal 284 KUHP (ancaman 9 bulan) jika suami yang direbut tersebut atau ia sendiri sudah terikat di dalam perkawinan yang sah, dan pasangan sahnya mengadu ke pihak berwajib.

[Kesimpulan Kedua]

PELAKOR bisa dijerat dengan Pasal 279 KUHP (ancaman 5 atau 7 tahun) jika melakukan perkawinan dengan suami orang lain tanpa memperoleh persetujuan isteri pertama dan izin dari pengadilan, hal ini juga berlaku bagi suami tersebut dan orang yang membantu terjadinya perkawinan.

Apakah Anda masih berani tidak setia ?

Referensi:
Penulis: Dodi Oktarino SH. MKn


Tim PakarSolusi.com menjawab konsultasi dengan menghormati privasi anda.
Kirimkan konsultasi anda dengan mengikuti link pada gambar dibawah ini


tombol konsultasi sekarang

Konsultasi anda akan dijawab melalui email oleh Tim PakarSolusi.com dan jika anda memberikan persetujuan Via Email, materi konsultasi akan diposting pada PakarSolusi. com

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s