hukum ketenaga kerjaan

Pinalti Pada Saat Putusnya Kontrak Kerja

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Ada seorang teman HRD bertanya, “Jika kita memutuskan kontrak di dalam Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu, apakah perusahaan harus membayar sejumlah Pinalti kepada Pekerja yang bersangkutan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya kita bahas dahulu apa yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan sudah jelas digariskan bahwa didalam Hubungan Industrial (hubungan kerja),

di dalam Pasal 56 diatur bahwa Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu,

dengan demikian dalam sebuah hubungan kerja hanya akan dikenal dua jenis pekerjaan yaitu:

  1. Pekerjaan Tetap;
  2. Pekerjaan Waktu Tertentu (tidak tetap);

Maka Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat di terapkan kepada para pekerja yang meng-hendel pekerjaan yang sifatnya WAKTU TERTENTU.

Jika seorang pekerja di tempatkan kepada sebuah perjanjian tertentu, seharusnya diikat denga Kontrak Kerja yang mengandung masa percobaan,

lalu pekerja tersebut menjadi Karyawan/ Pekerja/ Pegawai tetap. Mari kita simak bunyi dari ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

  • Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  • Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  • Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  • Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
    tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Bahkan di dalam Ayat (2) Pasal 59 sangat tegas diatur bahwa Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Di dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (2) dijelaskan bahwa

“Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu.”

Lalu bagaimana jika ada sebuah Perusahaan mengikat seorang pekerja untuk ditempatkan pada pekerjaan yang bersifat tetap, namun dengan PKWT?

Sayangnya tidak ada ketentuan pidana untuk pelanggaran Pasal 59, jadi penegakan pasal 59 bersifat kesadaran hukum, dan tugas pengawas ketenagakerjaan seperti Dinas Ketenagakerjaan dan lain-lain.

Kembali lagi kepada pertanyaan seorang HRD di atas, apakah Pinalti tersebut ada dasar hukumnya? Mari kita simak pengaturan dalam Pasal 62 sebagai berikut:

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

Jadi jika Pengusaha cq. HRD memberhentikan hubungan kerja kepada pekerjaanya sebelum waktu pada PKWT habis,

maka pengusaha harus membayar PINALTI atau Ganti Rugi sebesar upah pekerja tersebut sampai batas waktu berakhirnya PKWT.

Begitupun sebaliknya jika pemutusan hubungan kerja merupakan inisiatif dari pekerja sendiri,

maka pekerja tersebut harus membayar ganti rugi sebesar nilai upahnya sampai batas waktu PKWT.

Namun menurut saya Eloknya adalah:

  • Pengusaha tidak mengikat Pekerja dengan PKWT jika menempatkan pekerja tersebut pada Pekerjaan Tetap;
  • Jika Pengusaha tetap melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 59, namun ingin memberhentikan pekerjanya, Patutnya pengusaha tetap membayar PINALTI.
  • Dari sisi pekerja yang di PKWT-kan padahal untuk pekerjaan yang bersifat tetap, patutnya ia tidak di pinta membayar PINALTI, karena ia adalah korbat dari ketidak disiplinan perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 59.

Referensi:
Penulis: Dodi Oktarino SH. MKn

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s