hukum perseroan terbatas hukum perusahaan

Akibat Hukum PT yang Beraktifitas sebelum SK Pengesahan Keluar

Jadi salah satu fungsi dari Pendirian PT adalah melakukan pemisahan harta pribadi menjadi harta milik perusahaan

Tulisan ini adalah materi konsultasi yang sudah mendapat persetujuan dari pihak yang melakukan konsultasi. Nama dan tempat disamarkan.


PERTANYAAN: Armand, (Pria, 41)
Saya dan dua orang teman saya baru saja mendirikan Perseroan Terbatas (PMDN),

menurut notaris SK Pengesahan Badan Hukum dari KEMENKUMHAM akan keluar 4 atau 5 hari lagi.

Padahal besok saya berencana akan melakukan pengikatan.

Apakah PT ini bisa saya gunakan untuk pengikatan walau SK KEMENKUMHAM  belum keluar ?


JAWABAN:

Terimakasih untuk pertanyaan Bapak,

Apa yang Bapak ceritakan adalah kesalahan fatal yang biasa disebut dengan istilah piercing the corporate law,

dimana menurut UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 7 ayat (4) yang diatur,

bahwa pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Sehingga tindakan tersebut membuat terjadinya piercing the corporate law, atau “terkoyaknya tirai pemisah pada Perseroan Terbatas.

Jadi salah satu fungsi dari Pendirian PT adalah melakukan pemisahan harta pribadi menjadi harta milik perusahaan,

jika Bapak melakukan aktifitas sebelum keluarnya SK KEMENKUMHAM hal tersebut menyebabkan segala tindakan yang ada di dalam pengikatan tersebut,

menjadi tanggung jawab penandatangan dan seluruh pengurus secara tanggung renteng.

Namun jika anda tetap melanjutkan, maka ketentuan dalam Pasal 14 UUPT berlaku:

[Pertama], perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum,

hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan,

dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

[Kedua], dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum,

perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.

[Ketiga], perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.

[Keempat], perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan,

setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

[Kelima], RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

Penjelasan lebih lanjut mengenai piercing the corporate law

KESIMPULAN:

  1. Untuk melakukan pengikatan pada PT yang baru sebaiknya menunggu SK KEMENKUMHAM keluar;
  2. Jika tetap melakukan artinya harus dilakukan secara bersama-sama oleh Seluruh Pendiri dan Pengurus dan pengikatan tersebut bersifat Tanggung renteng dan ketentuan dalam Pasal 14 UUPT berlaku.

Tim PakarSolusi.com menjawab konsultasi dengan menghormati privasi anda.
Kirimkan konsultasi anda dengan mengikuti link pada gambar dibawah ini


tombol konsultasi sekarang

Konsultasi anda akan dijawab melalui email oleh Tim PakarSolusi.com dan jika anda memberikan persetujuan Via Email, materi konsultasi akan diposting pada PakarSolusi. com

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s