hukum agraria pertanahan

Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum

Dasar hukum pelepasan hak atas tanah diatur dalam Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pelepasan Hak Atas tanah pada prinsipnya digunakan ketika lembaga jual beli sudah tidak bisa lagi mengakomodir.

Misalnya untuk kepentingan melakukan pengembangan perumahan sebuah PT ingin menguasai sejumlah bidang tanah,

dikarenakan Perseroan Terbatas tidak boleh memiliki Sertipikat Hak milik (harus SHGB).

Baca juga Apakah Dilarang Membuat Kuasa Menjual Tanah?

Maka solusinya adalah penetralan kepemilikan tanah terlebih dahulu dengan Surat Pelepasan Hak (atau dengan nomenklatur berbeda tapi maksud yang sama “Akta Pelepasan Hak“.

Dasar hukum pelepasan hak atas tanah diatur dalam Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

yang pada prinsipnya Hak Milik terhadap tanah menjadi hapus jika diserahkan secara sukarela atau jatuh kepada negara.

Disisi lain juga diatur pada Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pelepasan Hak atas Tanah dilakukan dengan sebuah surat keterangan,

Baca juga Cara dan Tahapan Memohon Sertipikat Tanah Girik

yang isinya tentang persetujuan seorang pemilik tanah untuk melepaskan seluruh haknya yang ada pada bidang tanah tertentu.

SPH atau APH dibuat di hadapan atau setidaknya diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Jika diketahui oleh pejabat yang berwenang, SPH dibuat dibawah tangan dengan disaksikan aparat desa setempat,

untuk kemudian dicatat (diketahui) oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

Sementara untuk alat bukti yang sempurna, sebaiknya dibuatkan Akta Pelepasan Hak di hadapan Notaris.

Sejak saat ditandatanganinya APH atau SPH, lepaslah seluruh hak dari pemilik tanah tersebut, dan hak dikembalikan kepada Negara.

Yang harus dipahami selanjutnya,

bahwa di dalam SPH atau APH boleh disebutkan pihak mana yang akan melakukan pendaftaran Hak Atas Tanah tersebut setelah hak pemilik lama lepas,

sehingga di dalam APH atau SPH disebutkan kompensasi yang diterima oleh pemilik tanah yang melepaskan.

 

Ditulis oleh: Dodi Oktarino, SH. MK.n


Tim PakarSolusi.com menjawab konsultasi dengan menghormati privasi anda.
Kirimkan konsultasi anda dengan mengikuti link pada gambar dibawah ini


tombol konsultasi sekarang

Konsultasi anda akan dijawab melalui email oleh Tim PakarSolusi.com dan jika anda memberikan persetujuan Via Email, materi konsultasi akan diposting pada PakarSolusi. com

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s