hukum agraria pertanahan hukum kenotariatan hukum ketenaga kerjaan

Notaris Wajib Mematuhi Upah Minimum

hubungan kerja yang terjadi antar notaris dan karyawannya adalah sesuai dengan apa yang dimaksud didalam UU ketenagakerjaan

Di dalam kode etik notaris tidak terdapat pengaturan yang jelas tentang kewajiban notaris terhadap pengupahan karyawannya,

sehingga harus dilakukan analisa lanjutan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pertama-tama dijawab dahulu apakah Notaris terikat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ?

UU Ketenagakerjaan akan melekat kepada setiap hubungan kerja. Sehingga setiap kegiatan yang memenuhi unsur dari hubungan kerja,

maka ia wajib mematuhi ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan.


Dapat dikatakan bahwa akan terjadi sebuah hubungan kerja jika sudah memenuhi unsur-unsur berupa: [1]

  1. Adanya pekerjaan yang dilakukan
  2. Adanya Perintah (bekerja atas perintah atasan)
  3. Adanya upah

Jika kita perhatikan bahwa antara notaris dengan karyawannya tentulah sudah memenuhi tiga unsur diatas,

sampai disini maka kita dapat memastikan bahwa hubungan kerja yang terjadi antar notaris dan karyawannya adalah sesuai dengan apa yang dimaksud didalam UU ketenagakerjaan,

itulah yang membuat ada keterikatan notaris terhadap kewajiban-kewajiban yang ada di dalam UU Ketenaga kerjaan.

Hubungan kerja itu dinyatakan didalam sebuah perjanjian kerja, menurut pasal 50.


Baca juga Dampak Akuisisi bagi Pekerja

Sementara kewajiban mengenai pengupahan terdapat di Bab 10 yang mengatur tentang Pengupahan.

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

a) upah minimum;

b) upah kerja lembur;

c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;

e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f) bentuk dan cara pembayaran upah

g) denda dan potongan upah;

h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

i) struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j) upah untuk pembayaran pesangon; dan

k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan.


Pasal 89 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota,

dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.


KESIMPULANNYA:

Notaris yang baik dalam menyelenggarakan kantornya sebaiknya:

  1. Membuat Perjanjian Kerja yang tertulis dengan Pegawainya atau pekerjanya.
  2. Mematuhi Upah Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

Referensi:

  • [1] Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 83.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s